Category: Berita

Kapolda Sumsel Tegaskan Peran Pesantren dalam Ketahanan Pangan dan Pencegahan Radikalisme

Palembang — Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung program prioritas nasional melalui kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat. Salah satu langkah nyata tersebut diwujudkan melalui audiensi antara Kapolda Sumatera Selatan dengan Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) Sumatera Selatan yang berlangsung di Ruang Delegasi Lantai II Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Kamis, (4/6/2026).

Audiensi yang dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho, tersebut membahas berbagai agenda strategis yang berkaitan dengan ketahanan pangan nasional, penguatan wawasan kebangsaan, bela negara, serta upaya bersama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumatera Selatan.

Pertemuan ini menjadi bagian dari implementasi kebijakan nasional yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan bangsa. Dalam diskusi tersebut, JKSN menyampaikan komitmennya untuk turut berkontribusi melalui pemberdayaan pondok pesantren dan masyarakat sekitar dalam mendukung program ketahanan pangan yang saat ini menjadi perhatian utama pemerintah.

Kapolda Sumsel menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan bahwa pondok pesantren memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa. Selain sebagai pusat pendidikan keagamaan, pesantren juga memiliki potensi besar dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat, memperkuat karakter kebangsaan, serta menjadi benteng moral dalam menghadapi berbagai tantangan sosial di era modern.

Kolaborasi antara Polri dan kalangan pesantren dinilai memiliki nilai strategis yang tidak hanya berdampak pada sektor keamanan, tetapi juga terhadap penguatan ketahanan sosial masyarakat. Melalui sinergi yang baik antara ulama dan aparat negara, berbagai program pembangunan dapat dijalankan secara lebih efektif hingga menjangkau lapisan masyarakat paling bawah.

Selain membahas ketahanan pangan, pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya penguatan wawasan kebangsaan dan pencegahan penyebaran paham radikalisme. Pesantren dipandang memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai moderasi, toleransi, persatuan, dan cinta tanah air kepada generasi muda sebagai bagian dari upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho, . menegaskan bahwa sinergi antara ulama dan umara merupakan kekuatan besar dalam menjaga stabilitas bangsa sekaligus mendukung keberhasilan program pemerintah.

“Program ketahanan pangan yang melibatkan pondok pesantren sangat sejalan dengan program pemerintah. Kami menyambut baik komitmen Jaringan Kiai Santri Nasional untuk bersama-sama membangun ketahanan pangan, memperkuat wawasan kebangsaan, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sinergi antara ulama dan Polri merupakan modal penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mendukung pembangunan nasional,” tegas Sandi Nugroho.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan JKSN merupakan bagian dari upaya Polri membangun kemitraan strategis dengan seluruh komponen bangsa.

“Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Melalui sinergi dengan para ulama, kiai, dan santri, kami optimistis program ketahanan pangan, penguatan wawasan kebangsaan, serta pemeliharaan stabilitas kamtibmas dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Selatan,” ujar Nandang Mu’min Wijaya.

Ke depan, Polda Sumatera Selatan bersama Jaringan Kiai Santri Nasional Sumatera Selatan akan menindaklanjuti hasil audiensi melalui berbagai kegiatan pembinaan masyarakat, edukasi kebangsaan, penguatan ketahanan pangan berbasis pesantren, serta program-program kolaboratif lainnya yang mendukung pembangunan nasional.

Sinergi yang terbangun antara Polri dan kalangan pesantren ini menjadi bukti bahwa pembangunan bangsa tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Melalui semangat kebersamaan tersebut, Polda Sumatera Selatan terus berupaya menghadirkan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya cita-cita Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

Kapolda Sumsel Pertegas Peran Pesantren dalam Ketahanan Pangan dan Pencegahan Radikalisme

Palembang — Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung program prioritas nasional melalui kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat. Salah satu langkah nyata tersebut diwujudkan melalui audiensi antara Kapolda Sumatera Selatan dengan Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN) Sumatera Selatan yang berlangsung di Ruang Delegasi Lantai II Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Kamis, (4/6/2026).

Audiensi yang dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho, tersebut membahas berbagai agenda strategis yang berkaitan dengan ketahanan pangan nasional, penguatan wawasan kebangsaan, bela negara, serta upaya bersama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di Sumatera Selatan.

Pertemuan ini menjadi bagian dari implementasi kebijakan nasional yang menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu prioritas pembangunan bangsa. Dalam diskusi tersebut, JKSN menyampaikan komitmennya untuk turut berkontribusi melalui pemberdayaan pondok pesantren dan masyarakat sekitar dalam mendukung program ketahanan pangan yang saat ini menjadi perhatian utama pemerintah.

Kapolda Sumsel menyambut baik inisiatif tersebut dan menegaskan bahwa pondok pesantren memiliki posisi yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa. Selain sebagai pusat pendidikan keagamaan, pesantren juga memiliki potensi besar dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat, memperkuat karakter kebangsaan, serta menjadi benteng moral dalam menghadapi berbagai tantangan sosial di era modern.

Kolaborasi antara Polri dan kalangan pesantren dinilai memiliki nilai strategis yang tidak hanya berdampak pada sektor keamanan, tetapi juga terhadap penguatan ketahanan sosial masyarakat. Melalui sinergi yang baik antara ulama dan aparat negara, berbagai program pembangunan dapat dijalankan secara lebih efektif hingga menjangkau lapisan masyarakat paling bawah.

Selain membahas ketahanan pangan, pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya penguatan wawasan kebangsaan dan pencegahan penyebaran paham radikalisme. Pesantren dipandang memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai moderasi, toleransi, persatuan, dan cinta tanah air kepada generasi muda sebagai bagian dari upaya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Sandi Nugroho, . menegaskan bahwa sinergi antara ulama dan umara merupakan kekuatan besar dalam menjaga stabilitas bangsa sekaligus mendukung keberhasilan program pemerintah.

“Program ketahanan pangan yang melibatkan pondok pesantren sangat sejalan dengan program pemerintah. Kami menyambut baik komitmen Jaringan Kiai Santri Nasional untuk bersama-sama membangun ketahanan pangan, memperkuat wawasan kebangsaan, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sinergi antara ulama dan Polri merupakan modal penting dalam menjaga stabilitas sosial dan mendukung pembangunan nasional,” tegas Sandi Nugroho.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, menyampaikan bahwa kolaborasi dengan JKSN merupakan bagian dari upaya Polri membangun kemitraan strategis dengan seluruh komponen bangsa.

“Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Melalui sinergi dengan para ulama, kiai, dan santri, kami optimistis program ketahanan pangan, penguatan wawasan kebangsaan, serta pemeliharaan stabilitas kamtibmas dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumatera Selatan,” ujar Nandang Mu’min Wijaya.

Ke depan, Polda Sumatera Selatan bersama Jaringan Kiai Santri Nasional Sumatera Selatan akan menindaklanjuti hasil audiensi melalui berbagai kegiatan pembinaan masyarakat, edukasi kebangsaan, penguatan ketahanan pangan berbasis pesantren, serta program-program kolaboratif lainnya yang mendukung pembangunan nasional.

Sinergi yang terbangun antara Polri dan kalangan pesantren ini menjadi bukti bahwa pembangunan bangsa tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Melalui semangat kebersamaan tersebut, Polda Sumatera Selatan terus berupaya menghadirkan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi masyarakat sekaligus mendukung terwujudnya cita-cita Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

Rakernis Gabungan Polda Sumsel Jadi Langkah Strategis Kawal Asta Cita dan Kamtibmas Sumsel

PALEMBANG — Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., membuka secara resmi Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Gabungan Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Bidang Hukum (Bidkum), Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas), dan Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) Polda Sumsel Tahun Anggaran 2026 di Hotel Salatin Palembang, Selasa (2/6/2026).

Kegiatan tersebut menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi empat satuan kerja pendukung utama organisasi Polri guna menghadapi berbagai tantangan keamanan, sosial, teknologi, kesehatan, serta kebencanaan yang semakin kompleks. Rakernis Gabungan Tahun 2026 mengusung semangat transformasi menuju Polri Presisi yang adaptif, modern, dan mampu mendukung program prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam agenda pembangunan nasional dan Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Dalam arahannya, Kapolda Sumatera Selatan menegaskan bahwa keberhasilan institusi Polri tidak lagi ditentukan oleh kinerja satu fungsi secara parsial, melainkan oleh kemampuan seluruh satuan kerja untuk berkolaborasi secara terintegrasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Menurut Kapolda, Sumatera Selatan menghadapi tantangan strategis yang memerlukan kesiapan lintas fungsi, terutama memasuki musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Oleh karena itu, peran Bidang TIK dalam mendukung pemantauan berbasis teknologi, Bidkum dalam penguatan aspek regulasi dan penegakan hukum, Bidhumas dalam edukasi publik serta manajemen informasi, dan Biddokkes dalam perlindungan kesehatan personel maupun masyarakat menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Rakernis Gabungan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan Polda Sumsel dalam menghadapi dinamika keamanan nasional, ancaman disinformasi di ruang digital, potensi bencana alam, serta berbagai tantangan sosial yang membutuhkan respons cepat dan terukur.

Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum., menegaskan bahwa sinergi antarbidang harus menjadi budaya kerja di seluruh jajaran.

“Tantangan yang kita hadapi ke depan semakin kompleks dan tidak dapat diselesaikan secara sektoral. Hilangkan ego fungsi, perkuat kolaborasi, dan pastikan seluruh program kerja memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Sinergi adalah kunci keberhasilan organisasi dalam mendukung tugas Polri dan program pembangunan nasional,” tegas Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum.

Lebih lanjut, Kapolda Sumsel menekankan pentingnya kesiapan seluruh jajaran dalam mengantisipasi potensi Karhutla yang setiap tahun menjadi perhatian nasional. Menurutnya, pencegahan harus menjadi prioritas utama melalui pemanfaatan teknologi, edukasi masyarakat, penegakan hukum yang tegas, serta kesiapan pelayanan kesehatan bagi personel dan masyarakat terdampak.

Pelaksanaan Rakernis Gabungan ini diharapkan menghasilkan berbagai rekomendasi strategis yang mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian, memperkuat kualitas pelayanan publik, dan mendukung stabilitas keamanan serta pembangunan daerah di Sumatera Selatan.

Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa sinergi empat satker strategis tersebut merupakan bentuk konkret transformasi Polri Presisi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

“Kami berkomitmen mendukung penuh program pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Melalui kolaborasi antara fungsi teknologi informasi, hukum, hubungan masyarakat, dan kesehatan, Polda Sumsel memastikan seluruh kebijakan organisasi berjalan secara terpadu untuk menjaga keamanan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan,” ujar Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.

Menurutnya, kehadiran Polri saat ini tidak hanya diukur dari keberhasilan penegakan hukum semata, tetapi juga dari kemampuan menghadirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat melalui pendekatan yang profesional, humanis, dan berbasis teknologi.

Melalui Rakernis Gabungan Tahun 2026, Polda Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mengimplementasikan semangat Presisi, memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai tantangan strategis daerah, serta menjadi bagian penting dalam mendukung terwujudnya Asta Cita dan agenda pembangunan nasional menuju Indonesia yang maju, aman, dan sejahtera.

Kapolda Sumsel Tebar Sapi Kurban ke Pesantren dan Masjid, Perkuat Pendekatan Humanis Polri
 

Menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, Polda Sumatera Selatan kembali menunjukkan pendekatan humanis kepada masyarakat melalui penyaluran bantuan hewan kurban ke sejumlah daerah.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho menyalurkan bantuan sapi kurban kepada masyarakat dan lembaga keagamaan di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten Muara Enim.

Di Kabupaten OKU, bantuan diserahkan kepada Pondok Pesantren Al Fakhriyah Baturaja melalui Kapolres OKU AKBP Endro Aribowo.

Sementara di Kabupaten Muara Enim, bantuan sapi kurban disalurkan kepada pengurus Masjid Jami’ Nurul Iman Desa Tanjung Terang melalui Wakapolres Muara Enim Kompol Toni Arman.

Program sosial ini menjadi bagian dari implementasi pendekatan humanis Polri Presisi sekaligus mempererat hubungan antara kepolisian dengan masyarakat.

Kapolres OKU AKBP Endro Aribowo mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial Polri kepada masyarakat.

“Kegiatan penyaluran hewan kurban ini merupakan implementasi dari pesan Bapak Kapolda Sumsel yang selalu mengingatkan seluruh jajaran untuk terus berbuat baik kepada masyarakat,” ujarnya.

Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya menegaskan kegiatan sosial tersebut bukan sekadar ibadah kurban semata.

“Kegiatan ini bukan sekadar ibadah kurban, tetapi juga bagian dari pendekatan humanis Polri dalam menjaga kondusivitas wilayah dan memperkuat ketahanan sosial masyarakat,” katanya.

Polda Sumsel memastikan kegiatan sosial kemasyarakatan akan terus diperkuat sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat sekaligus mendukung stabilitas keamanan dan kesejahteraan sosial di Sumatera Selatan

Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,6 Persen, Gubernur Lemhannas: Tren Positif Wajib dan Harus Terus Dipertahankan

Jakarta – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. mengimbau seluruh pihak untuk terus mendorong dan mempertahankan tren pertumbuhan ekonomi yang positif di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.

“Tentu kita harus terus mendorong agar tren pertumbuhan yang positif ini dapat terus kita jaga dan tingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang,” kata Ace saat membuka Seminar Nasional Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) 27 di Ruang Dwi Warna Purwa, Lemhannas RI, Selasa (26/5).

Seminar yang mengangkat tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional di Tengah Dinamika Geopolitik Global” itu dinilai sangat relevan dengan kondisi ekonomi nasional saat ini. Pada kuartal pertama 2026, perekonomian Indonesia tercatat tumbuh sebesar 5,6 persen. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di antara negara-negara anggota G20. Capaian tersebut mencerminkan ketahanan ekonomi nasional yang kokoh dalam menghadapi ketidakpastian global.

Ace menegaskan bahwa tren positif ini harus dijaga sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI. Presiden telah menetapkan kerangka ekonomi makro di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen.

“Untuk tahun depan, tahun 2027, Bapak Presiden Prabowo telah menyampaikan dalam pidato pengantar ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal di DPR RI, 20 Mei 2026, target pertumbuhan ekonomi kita mencapai kisaran 5,6 persen sampai dengan 6,5 persen,” tegas Ace.

Untuk mencapai target tersebut, Ace menilai pemerintah perlu menyiapkan strategi dan rencana mitigasi yang tepat guna mengantisipasi dampak dinamika geopolitik, sekaligus memperkuat ketahanan nasional melalui kebijakan yang terukur, cermat, dan efektif. Kemudahan investasi bagi para investor serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga juga perlu ditingkatkan demi memperkuat sinergi kebijakan di sektor keuangan.

“Kita harus mendorong sinergitas kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan untuk memperkuat stabilitas di tengah volatilitas pasar keuangan global guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” jelas Ace.

Melalui seminar ini, Ace berharap para peserta mampu berpikir kreatif dan menghasilkan strategi konkret untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis data bagi peningkatan ekonomi nasional ke depan.

Seminar yang digelar menjelang akhir masa pendidikan peserta P3N 27 ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo; Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu; Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu; serta beberapa pakar lainnya.

Turut hadir mendampingi Gubernur Lemhannas RI, Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma dan Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Marsda TNI Ir. Bob Henry Panggabean, M.I.P.

Ekonomi RI Tumbuh 5,6 Persen, Gubernur Lemhannas: Tren Positif Ini Wajib dan Harus Terus Dipertahankan

Jakarta – Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si. mengimbau seluruh pihak untuk terus mendorong dan mempertahankan tren pertumbuhan ekonomi yang positif di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.

“Tentu kita harus terus mendorong agar tren pertumbuhan yang positif ini dapat terus kita jaga dan tingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang,” kata Ace saat membuka Seminar Nasional Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) 27 di Ruang Dwi Warna Purwa, Lemhannas RI, Selasa (26/5).

Seminar yang mengangkat tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional di Tengah Dinamika Geopolitik Global” itu dinilai sangat relevan dengan kondisi ekonomi nasional saat ini. Pada kuartal pertama 2026, perekonomian Indonesia tercatat tumbuh sebesar 5,6 persen. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di antara negara-negara anggota G20. Capaian tersebut mencerminkan ketahanan ekonomi nasional yang kokoh dalam menghadapi ketidakpastian global.

Ace menegaskan bahwa tren positif ini harus dijaga sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI. Presiden telah menetapkan kerangka ekonomi makro di kisaran 5,8 hingga 6,5 persen.

“Untuk tahun depan, tahun 2027, Bapak Presiden Prabowo telah menyampaikan dalam pidato pengantar ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal di DPR RI, 20 Mei 2026, target pertumbuhan ekonomi kita mencapai kisaran 5,6 persen sampai dengan 6,5 persen,” tegas Ace.

Untuk mencapai target tersebut, Ace menilai pemerintah perlu menyiapkan strategi dan rencana mitigasi yang tepat guna mengantisipasi dampak dinamika geopolitik, sekaligus memperkuat ketahanan nasional melalui kebijakan yang terukur, cermat, dan efektif. Kemudahan investasi bagi para investor serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga juga perlu ditingkatkan demi memperkuat sinergi kebijakan di sektor keuangan.

“Kita harus mendorong sinergitas kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan untuk memperkuat stabilitas di tengah volatilitas pasar keuangan global guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” jelas Ace.

Melalui seminar ini, Ace berharap para peserta mampu berpikir kreatif dan menghasilkan strategi konkret untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan global, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis data bagi peningkatan ekonomi nasional ke depan.

Seminar yang digelar menjelang akhir masa pendidikan peserta P3N 27 ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo; Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu; Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu; serta beberapa pakar lainnya.

Turut hadir mendampingi Gubernur Lemhannas RI, Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma dan Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Marsda TNI Ir. Bob Henry Panggabean, M.I.P.

Dit Polairud Polda Sulut Perkuat Kehadiran di Tengah Masyarakat Demi Keamanan Perairan

Wilayah pesisir dan kepulauan sering kali disebut sebagai beranda terdepan sebuah kota. Di Kota Bitung, Sulawesi Utara, beranda ini bukan sekadar garis pantai, melainkan urat nadi kehidupan masyarakatnya. Sadar akan pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah perairan yang dinamis ini, Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara (Ditpolairud) Polda Sulut mengambil langkah jemput bola yang hangat dan persuasif.

Bukan lewat instruksi kaku dari balik meja, melainkan melalui sebuah ruang dialog terbuka. Ditpolairud Polda Sulut menggelar kegiatan Diskusi Bersama yang mengumpulkan berbagai elemen kunci: jajaran kepolisian, perwakilan masyarakat, Camat, hingga Lurah setempat.

Menariknya, pertemuan yang sarat akan nuansa kekeluargaan ini tidak digelar di gedung mewah, melainkan langsung di jantung aktivitas warga—tepatnya di Pos Satkamling Masyarakat Pesisir Kelurahan Papusungan, Pulau Lembeh, Kota Bitung.

Lebih dari Sekadar Diskusi: Wujud Nyata Sinergitas Tiga Pilar

Pertemuan di Pulau Lembeh ini menjadi bukti autentik dari apa yang sering kita sebut sebagai sinergitas. Ketika Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat duduk di satu tikar yang sama, sekat-sekat birokrasi runtuh, digantikan oleh komitmen kolektif untuk mengawal tiga misi utama:

Menjaga Keamanan Wilayah Pesisir: Memastikan wilayah perairan bebas dari tindak kriminalitas dan aktivitas ilegal yang merusak ekosistem.
Memelihara Ketertiban Kepulauan: Menciptakan lingkungan sosial yang harmonis, aman, dan kondusif bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau.
Menjamin Keselamatan Warga: Memastikan para nelayan dan warga yang beraktivitas di laut dapat pulang ke rumah dengan selamat setiap harinya.
Catatan Redaksi: Keamanan wilayah laut tidak bisa hanya dibebankan pada pundak aparat penegak hukum. Peran aktif masyarakat pesisir sebagai “mata dan telinga” di lapangan adalah kunci deteksi dini terhadap setiap potensi gangguan.

Sentuhan Humanis di Tepian Pantai

Selain menjadi wadah serap aspirasi dan penyampaian arahan-arahan edukatif terkait keselamatan berlayar, Ditpolairud Polda Sulut juga menyelipkan aksi nyata di sela-sela acara.

Kegiatan ini diwarnai dengan penyerahan bantuan secara simbolis kepada warga setempat. Bagi masyarakat Papusungan, bantuan ini bukan sekadar materi, melainkan simbol kehadiran negara dan kepedulian aparat yang senantiasa hadir mengayomi, bahkan hingga ke pulau seberang.

Sebuah Komitmen untuk Masa Depan

Membangun wilayah pesisir yang kuat harus dimulai dari rasa aman. Tanpa rasa aman, roda ekonomi nelayan dan pariwisata bahari tidak akan bisa berputar maksimal. Melalui diskusi bersama ini, sebuah pesan kuat dan optimistis digaungkan ke seluruh penjuru Kota Bitung:

“Bersama kita jaga laut, jaga pulau, jaga masa depan. Aman di laut, sejahtera masyarakat pesisir.”

Langkah Ditpolairud Polda Sulut di Pulau Lembeh ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa menjaga kedaulatan dan ketertiban Indonesia sebagai negara maritim, selalu dimulai dari kepedulian di beranda terkecil kita.

Wacana Tembak Begal Tuai Perdebatan, Ini Respons Kapolda Sumsel

Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Sandi Nugroho, mengultimatum para pelaku kejahatan jalanan, khususnya begal dan pelaku pencurian dengan kekerasan (curas) yang menggunakan senjata api, untuk menghentikan aksinya. Ultimatum tersebut disampaikan dalam bentuk tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku kriminal yang dinilai meresahkan masyarakat. “Kami tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan, khususnya begal maupun curas yang meresahkan masyarakat, apalagi menggunakan senjata api,” kata Sandi kepada wartawan usai melaksanakan shalat Jumat di Masjid As Sa’adah Mapolda Sumsel, Jumat (22/5/2026).

Sandi mengaku telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk menindak tegas pelaku kejahatan jalanan, terutama yang menggunakan senjata api rakitan maupun senjata tajam saat beraksi. “Untuk tindakan pencurian dengan kekerasan maupun gangguan keamanan yang meresahkan masyarakat, tentu akan kami tindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Menurutnya, sejumlah kasus kriminal di Sumatera Selatan seperti penodongan menggunakan senjata api rakitan hingga aksi begal bersenjata tajam menjadi perhatian serius aparat kepolisian beberapa waktu belakangan. Karena itu, seluruh jajaran mulai dari Polrestabes hingga Polsek diminta meningkatkan patroli dan mempercepat respons terhadap laporan masyarakat. “Masyarakat juga diminta untuk tetap waspada, terutama saat beraktivitas pada malam hingga dini hari,” ungkapnya.

Meski demikian, Kapolda memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Sumatera Selatan secara umum masih dalam kondisi aman dan terkendali. “Alhamdulillah kondisi kamtibmas di Sumsel masih kondusif, aman, dan terkendali. Mudah-mudahan ini bisa terus kita jaga bersama-sama antara aparat keamanan dan masyarakat sehingga tindak kejahatan dapat diminimalisasi,” ujarnya.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Ultimatum Begal Bersenpi: Jangan Coba-coba Resahkan Warga

Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Sandi Nugroho, mengultimatum para pelaku kejahatan jalanan, khususnya begal dan pelaku pencurian dengan kekerasan (curas) yang menggunakan senjata api, untuk menghentikan aksinya. Ultimatum tersebut disampaikan dalam bentuk tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku kriminal yang dinilai meresahkan masyarakat. “Kami tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan, khususnya begal maupun curas yang meresahkan masyarakat, apalagi menggunakan senjata api,” kata Sandi kepada wartawan usai melaksanakan shalat Jumat di Masjid As Sa’adah Mapolda Sumsel, Jumat (22/5/2026).

Sandi mengaku telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk menindak tegas pelaku kejahatan jalanan, terutama yang menggunakan senjata api rakitan maupun senjata tajam saat beraksi. “Untuk tindakan pencurian dengan kekerasan maupun gangguan keamanan yang meresahkan masyarakat, tentu akan kami tindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Menurutnya, sejumlah kasus kriminal di Sumatera Selatan seperti penodongan menggunakan senjata api rakitan hingga aksi begal bersenjata tajam menjadi perhatian serius aparat kepolisian beberapa waktu belakangan. Karena itu, seluruh jajaran mulai dari Polrestabes hingga Polsek diminta meningkatkan patroli dan mempercepat respons terhadap laporan masyarakat. “Masyarakat juga diminta untuk tetap waspada, terutama saat beraktivitas pada malam hingga dini hari,” ungkapnya.

Meski demikian, Kapolda memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Sumatera Selatan secara umum masih dalam kondisi aman dan terkendali. “Alhamdulillah kondisi kamtibmas di Sumsel masih kondusif, aman, dan terkendali. Mudah-mudahan ini bisa terus kita jaga bersama-sama antara aparat keamanan dan masyarakat sehingga tindak kejahatan dapat diminimalisasi,” ujarnya.

Kapolda Sumsel Ultimatum Begal Bersenpi: Jangan Coba-coba Resahkan Warga

Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Pol Sandi Nugroho, mengultimatum para pelaku kejahatan jalanan, khususnya begal dan pelaku pencurian dengan kekerasan (curas) yang menggunakan senjata api, untuk menghentikan aksinya. Ultimatum tersebut disampaikan dalam bentuk tindakan tegas dan terukur terhadap pelaku kriminal yang dinilai meresahkan masyarakat. “Kami tidak akan memberi ruang bagi pelaku kejahatan, khususnya begal maupun curas yang meresahkan masyarakat, apalagi menggunakan senjata api,” kata Sandi kepada wartawan usai melaksanakan shalat Jumat di Masjid As Sa’adah Mapolda Sumsel, Jumat (22/5/2026).

Sandi mengaku telah memerintahkan seluruh jajarannya untuk menindak tegas pelaku kejahatan jalanan, terutama yang menggunakan senjata api rakitan maupun senjata tajam saat beraksi. “Untuk tindakan pencurian dengan kekerasan maupun gangguan keamanan yang meresahkan masyarakat, tentu akan kami tindak tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Menurutnya, sejumlah kasus kriminal di Sumatera Selatan seperti penodongan menggunakan senjata api rakitan hingga aksi begal bersenjata tajam menjadi perhatian serius aparat kepolisian beberapa waktu belakangan. Karena itu, seluruh jajaran mulai dari Polrestabes hingga Polsek diminta meningkatkan patroli dan mempercepat respons terhadap laporan masyarakat. “Masyarakat juga diminta untuk tetap waspada, terutama saat beraktivitas pada malam hingga dini hari,” ungkapnya.

Meski demikian, Kapolda memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Sumatera Selatan secara umum masih dalam kondisi aman dan terkendali. “Alhamdulillah kondisi kamtibmas di Sumsel masih kondusif, aman, dan terkendali. Mudah-mudahan ini bisa terus kita jaga bersama-sama antara aparat keamanan dan masyarakat sehingga tindak kejahatan dapat diminimalisasi,” ujarnya.